Genjer-Genjer vs Kapitalisme: Islam dalam Kesejahteraan Sosial

Dipublikasikan oleh Islamicpress pada

Oleh : Meutia Z. Arianti

Bangkitnya modernisme pra kejatuhan Khilafah Islamiyah kurang dari dua abad lalu mempopulerkan pula dua ideologi besar yang mempertegang dan mempolarisasi seluruh dunia—Kapitalisme dan Komunisme.
.
Kapitalisme adalah suatu paham ekonomi yang didominasi oleh orang-orang tertentu sebagai pemilik modal dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, Komunisme adalah suatu ideologi multidimensi yang bertujuan untuk meraih classless and stateless society atau masyarakat tanpa kelas dan negara.

Kemunculan kedua paham ini, yang niatnya ingin membawa kemakmuran, faktanya malah mengeksploitasi dunia. Seiring bertambahnya waktu pun, Kapitalisme yang sudah menjadi neo-Kapitalisme sekarang cukup mentolerir nilai-nilai Komunisme. Sebaliknya, Komunisme yang telah bertransformasi ke neo-Komunisme di detik ini tidak jauh-jauh pula dari inti sari Kapitalisme.

Dunia di antara perhelatan dua ideologi besar itu menjadi rancu. Keduanya malah semakin melunak dan cenderung “bagai air di daun talas”, tidak ada pendirian satu sama lain serta kurangnya ketegasan dalam menyelesaikan masalah. Entah itu dunia dalam dominasi para pemilik modal maupun dunia yang komunis, semuanya sama-sama tidak bisa menyelesaikan polemik kehidupan masyarakat: masalah kemiskinan, kemakmuran yang tidak merata, masalah kelaparan di Afrika, HAM penduduk Siria, Palestina, Rohingya, dan lain sebagainya—intinya: ketidaktercapaiannya kesejahteraan sosial.

Soal Indonesia?
Indonesia sendiri sejujurnya mengalami dampak dari perhelatan kedua ideologi tersebut, meskipun Indonesia memiliki ideologinya sendiri yaitu Pancasila. Herannya, mengaku berideologi Pancasila yang mengandung nilai-nilai Ketuhanan di dalamnya, dan jika bicara soal agama Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak, mengapa Indonesia masih tersangkut permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial juga?

Seharusnya, Indonesia dengan penduduk Muslim terbanyak tidak menjadi negara yang kurang cakap dalam mengoptimalkan kesejahteraan sosial—kalau semua orang bersungguh-sungguh dalam ber-Islam.
Itu karena Islam adalah agama yang sangat jelas mengatur kepentingan umum. Kita, umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berkolaborasi dan menjauhi sifat individualistis. Nah, kepekaan terhadap unsur-unsur kebersamaan itulah yang akan mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, Dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya dizalimi” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu).

“Tidak menzalimi dan tidak pula membiarkan yang lain dizalimi” merupakan salah satu prinsip pencapaian kesejahteraan sosial. Dengan umat Muslim terbanyak di dunia, Indonesia seharusnya menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan sosial paling tinggi, betul kan?

Menurut Pemikiran Islam
Al-Ghazali, seorang ulama di zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah mengemukakan konsep untuk mencapai kesejahteraan sosial ini.
Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan dalam Islam tidak boleh terlalu condong ke satu sisi: materialistis (duniawi) saja ataupun spiritual (akhirat) saja. Mungkin, kalau di-“cocoklogi”-kan, perkataan beliau bisa disambung kaitkan dengan perkataan Imam Syafii tentang “dunia di genggamanmu dan akhirat di hatimu”. Keduanya tetap berjalan bersamaan dan wajib menjadi perhatian umat Muslim, utamanya untuk meraih kesejahteraan sosial.

Ada tiga tingkatan untuk mencapai maslahat (kesejahteraan sosial) menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah dharuriah yaitu aktivitas esensial untuk memelihara agama (diin), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), serta harta (maal). Yang kedua adalah hajah yaitu aktivitas yang tidak vital untuk memelihara kelima hal tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan permasalahan hidup. Terakhir adalah tahsimiah atau tazniyat yaitu aktivitas yang bukan dharuriah, bukan pula hajah, namun berfungsi dalam melengkapi kehidupan sosial.

Al-Ghazali pun menganggap bekerja atau beraktivitas yang seperti itu bukan hanya sekadar aktivitas belaka, namun ibadah, lebih-lebih lagi bersifat fardhu kifayah. Maksudnya, jika tidak ada yang berusaha mencari pemenuh kebutuhan, tidak akan ada kehidupan dan bisa jadi binasalah sebagian atau bahkan keseluruhan umat manusia.

Maka dari itu, fokus aktivitas pemenuhan kebutuhan ini atau yang disebut juga sebagai ekonomi seharusnya bukan untuk kepentingan politik, keuntungan sebanyak-banyaknya untuk perseorangan, maupun perihal-perihal egoistik lainnya, tetapi untuk kesejahteraan sosial semata-mata agar keadilan terwujud dan munculnya konsepsi “masyarakat madani”.

Negara dan Kesejahteraan?
Negara, sebagai suatu alat, pun harus bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini bagi masyarakat. Pandangan dari Al-Ghazali, ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan kebutuhan akan merusak kesejahteraan masyarakat. Ya, permasalahan ini sudah kita lihat terjadi di sekeliling kita.

Aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup, menyejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Terlihat bahwa dalam kehidupan masyarakat Muslim madani, seharusnya maslahatlah yang dicari, dan apalagi negara wajib mengatur semua hal itu, bukannya malah “mempersulit” semua aspek untuk kepentingan lain.

Negara lah yang seharusnya berorientasi kepada rakyat, bukan rakyat pada negara karena jika itu yang terjadi, semua orang harus dikorbankan untuk kepentingan para “pengurus negara”, termasuk di dalamnya masyarakat pra-sejahtera yang harusnya diayomi. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang sebenarnya itulah yang menyebabkan munculnya polemik sosial: kasus Marsinah, Munir, kerusuhan ’98, Tanjung Priok, dan sebagainya, atau mungkin praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang seakan lumrah di zaman ini.
Negara yang berpenduduk Muslim terbanyak ini, Indonesia, bagaimana bisa belum meraih kesejahteraan sosial yang sudah diatur di dalam agama sang mayoritas tersebut? Malah kita masih meributkan soal Genjer-Genjer vs. Kapitalisme.

Genjer-Genjer vs. Kapitalisme
Pernah tahu Genjer-Genjer? Genjer-Genjer adalah lagu rakyat Banyuwangi di zaman penjajahan Jepang tentang hidup kerja keras, sengsara, namun dengan hasil yang bahkan kurang bisa mencukupi kehidupan mereka sendiri. Dalam perkembangannya, Genjer-Genjer diadopsi oleh Partai Komunis Indonesia dan digunakan untuk mempopulerkan ideologi komunisme di tengah-tengah masyarakat buruh tani.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme dunia, PKI dengan Genjer-Genjer yang diadopsinya ingin menjadikan rakyat Indonesia lebih sejahtera dan adil-makmur—sebuah ide yang “janggal”.

Mengapa janggal? Karena ini merupakan sebuah pemahaman kurang tepat jika di kalangan masyarakat yang mayoritasnya adalah Muslim menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial dari ajaran-ajaran lain di luar Islam, entah itu ajaran dominasi masyarakat tanpa kelas ala komunisme maupun pemilik modal ala kapitalisme.

Dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial di mata masyarakat Muslim seharusnya dimulai dengan “Islam”.
Kesejahteraan sosial dimulai dari menegakan aspek akidah, mengutamakan adab atau moralitas yang berlandaskan pada Islam. Bisa itu dengan ikhtiyar-tawakkal dalam mencari rezeki, meraih rida Allah dengan berjamaah atau melakukan segalah hal secara gotong-royong, serta menyucikan harta dengan berzakat dan berinfak.

Islam adalah solusi nyata bagi seluruh permasalahan kehidupan, termasuk di antaranya tentang kesejahteraan sosial. Masyarakat Muslim seharusnya mengambil semua solusi dari Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial yang mengerucut pada keadilan umum tersebut—karena nantinya, semua kebijakan yang kita lakukan itu, akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Ta’ala.

Wallahu a’lam bisshawab.
.
“Dan berlaku adil lah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
(Q. S. Al-Hujurat (49):9)

Sumber:
Shihab, M. Quraish. Keadilan dan Kesejahteraan. [Internet]. Tersedia di http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Adil3.html 13/05/2019 pukul 10.10 WIB
Syahrovi, Abdul Hamid. 2012. Studi Analisis terhadap Pemikiran Al-Ghazali tentang Kesejahteraan Sosial menurut Fiqih Muamalah. Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim
Syaputra, Elvan. 2012. Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan. [Internet]. Tersedia di https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/10/08/236


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *