Antara Asa, Ulama, dan Penguasa

Dipublikasikan oleh Islamicpress pada

Oleh : Ibnu Sanusi

Agama itu adalah fondasi dan penguasalah penjaganya. Sesuatu yang tak memiliki fondasi akan runtuh, dan apa saja yang tak punya penjaga akan sirna.” (Imam al-Ghazālī, al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād).

Sembilu Menjelang Pemilu

Enam bulan terakhir kita merasakan semakin hari semakin sesak akibat carut-marut kontestasi politik yang semerawut, dan beberapa hari lagi adalah puncaknya. Walaupun kini kita sudah memasuki masa-masa tenang, namun dampaknya masih terasa. Baliho-baliho besar dipampang di sepanjang jalan, kampanye dilakukan berturut-turut dengan skala besar maupun kecil, media-media tiap detik memberitakan perkembangan terkini soal kontestasi perpolitikan di Indonesia. Pertanda pemilu sebentar lagi.

Miris, ketika sesama muslim saling nyinyir, memperolok satu sama lain, hanya karena beda pilihan dan sikap politik. “Cebong” dan “kampret” sudah menjadi familier di mata dan telinga. Hujatan di medsos sudah biasa. Bukankah jelas dalam firman Allah Ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) itu lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri (maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain, pen.). Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar (yang buruk). Seburuk-buruk panggilan ialah (penggilan) yang buruk (fasik) sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS. Al-Hujuraat [49]: 11).

Ulama sebagai Pengarah

Jika kita amati lebih mendalam, tiap-tiap calon sama-sama membawa harapan untuk bangsa yang lebih baik, setidaknya dalam tataran niat. Terlebih, ketika calon pemimpin mulai mendekat kepada para ulama, menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran ulama dalam politik. Hal ini memang politik menyangkut hajat hidup orang banyak. Mohammad Natsir, salah satu founding father sekaligus pengusung mosi integral, berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat sebaik-baik hamba Allah, Allah ‘Azza wa Jalla memberikan bermacam-macam kaidah dan aturan (syariat). Di antaranya, kaitannya dengan aturan bermualah bagi sesama manusia, hak dan kewajiban seseorang dengan masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang. Ini yang kemudian disebut sebagai urusan politik[1].

Dr. Syamsudin Arif, cendekiawan muslim kontemporer, menyebutkan bahwa sebagai orang cerdas dan bijak, para ulama seperti halnya nabi-nabi terdahulu tentu sangat peduli kepada nasib bangsa dan tanah tumpah darahnya. Para ulama sadar betul akan tugas mereka sebagai penuntun dan pembela umat seperti dicontohkan Nabi Nūh dan Nabi Ibrāhīm yang menyeru para penyembah berhala agar bertobat sebelum turun azab[2].

Kedudukan ulama menjadi sangat mulia disebabkan para ulama mengarahkan jalan dan memberikan rambu-rambu berdasarkan wahyu dengan cara sederhana dan realistis tanpa mengabaikan realitas yang ada[3]. Akhlak dan kepribadian mereka sebagai cerminan akan dalamnya ilmu, menjadi suatu tanda kewibawaan, sehingga masyarakat menjadikan mereka sebagai teladan.

Antara Ulama dan Penguasa

Kedudukan ulama dalam Islam yang didorong atas kemuliaan ilmu, memberikan pengaruh secara implisit pada kedudukan sosial, dan kedudukan sosial tersebut berpengaruh penting terhadap kedudukan mereka dalam pemikiran Islam, sebab pengaruh para ulama begitu jelas dalam kehidupan masyarakat[3]. Di sinilah mulai terlihat letak irisan, hubungan antara ulama dan penguasa. Ulama memiliki “magnet” tersendiri bagi masyarakat, sedangkan penguasa memiliki kekuatan dalam mengatur kebijakan umum bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan antara ulama dan umara’ (penguasa) sangat dinamis. Kita memahami pada masa Khulafa’ur Rasyidin, sifat ulama dan umara’ terintegrasi menjadi satu bagi tiap diri para khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ‘anhum. Keempat sahabat tersebut di samping sebagai pemimpin (khalifah), juga memiliki kapasitas dalam melakukan ijtihad. Pada masa Dinasti Umayyah, penguasa tidak merangkap sekaligus sebagai ulama, tidak seperti pada masa Khilafah Rasyidah, sehingga memungkinkan ulama dan penguasa melakukan perannya masing-masing. Begitu juga pada masa setelahnya. Namun demikian, terlepas dari ketegangan hubungan antara ulama dan penguasa yang pernah terjadi, bukan berarti ulama dan penguasa tidak bisa berjalan beriringan. Tapi tetap penguasa berada di bawah pengawasan para ulama agar langkahnya terjaga dalam koridor syariat. Pada masa dinasti Ayyubiyah, kita mengetahui Shalahuddin Al-Ayyubi berada di lingkungan para ulama, sama halnya dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Para ulama di sekelilingnya memiliki pengaruh besar dalam memutuskan suatu kebijakan politik.

Lalu, mengapa bisa sampai terjadi permasalahan sosial di masyarakat dengan berbagai bentuknya?

Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin – juz II – menyampaikan, “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala hal.”

Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, prinsip dasar baik dan rusaknya suatu masyarakat terletak pada pola hubungan yang terbentuk antara aspek akidah, politik dan sosial. Jika akidah yang murni dan kokoh menjadi titik pusat aktivitas politik dan sosial, sementara ulama yang merupakan representasi akidah itu mampu memainkan perannya dengan penuh keikhlasan, independen dan memiliki pemahaman yang mendalarn serta menempati posisi dominan dalam mengarahkan masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi baik dan semua aspek kehidupan menjadi teratur. Namun, jika akidah berada di bawah pengaruh politik, sedangkan kredibilitas ulama – yang merupakan representasi akidah – jatuh karena membenarkan penyimpangan pemegang kendali politik, kesenjangan dan kerusakan akan menimpa masyarakat sehingga akhirnya benar-benar terpuruk dan hancur.

Sejarah membuktikan hal tersebut. Pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyah, tidak sedikit ulama yang terlena dengan jabatan pemerintahan. Bahkan, di antara mereka ada yang berpindah madzhab hanya sekadar mengejar jabatan dan merebut hati penguasa kala itu. Dengan demikian, muncul ulama-ulama suu’ (buruk), ulama yang lebih mementingkan dunia. Dampaknya, terjadi kekacauan di tataran internal masyarakat[4].

Ulama, khususnya imam 4 madzhab – yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal – bisa dijadikan teladan sebagai sosok yang gigih dalam memegang teguh Al-Qur’an dan As-Sunnah, tak gentar dalam menyampaikan mana yang haq dan mana yang bathil sekalipun kepada penguasa, dengan mengedepankan adab-adabnya. Bahkan, penguasa di zamannya berupaya memperkokoh kekuasaannya sampai pada satu titik di mana pendapat mereka dipaksakan untuk ikut penguasa.

Sebuah Harapan

Pemimpin sebagai pengampu kepentingan rakyat, memiliki posisi penting dalam mengatur kebijakan publik, mensejahterakan masyarakat, sehingga tercapainya keadilan sosial. Seorang pemimpin dan pejabatnya mesti membina hubungan baik dengan ulama. Karena dari mereka akan diperoleh kebaikan-kebaikan. Ulama tidak boleh ditinggalkan sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan negara. Ulama pun harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan terutama nasihat-nasihat akidah dan moral[5]. Dengan landasan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa), maka sejatinya umara’ (penguasa) sadar akan pentingnya peran ulama bagi masyarakat dalam mengawal akidah serta penunjuk jalan dan pemberi rambu untuk mencapai kemaslahatan. Tentu, kita mengharapkan agar bangsa ini dinahkodai oleh pemimpin yang mampu membawa kapalnya berlabuh pada pelabuhan yang tepat.


[1] Mohammad Natsir, Capita Selecta, hlm 436.
[2] Dr. Syamsudin Arif, Ulama dan Politik, Jurnal ISLAMIA.
[3] Prof. Dr. Abul Yazid Abu Zaid Al-‘Ajami, Akidah Islam Menurut Empat Madzhab, hlm. 24.
[4] Al-Kilani, Hakadza Zhahara Jiil Ash-Shalahuddin wa Hakadza ‘Adaat Al-Quds, terjemahan, hlm. 84.
[5] Ahmad Kholili Hasib, Adab Politik Menurut Imam Al-Ghazali, dalam http://inpasonline.com/adab-berpolitik-menurut-imam-al-ghazali/, diakses pada 16 April 2019 pukul 00.57 WIB.]]>


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *