Piagam Djakarta, Apa Artinya?

Dipublikasikan oleh Islamicpress pada

Oleh: Azrul Kiromil Enri Auni

“Panitya 9 orang inilah sesudah mengadakan pembitjaraan jang masak dan sempurna telah mentjapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Modus, persetudjuan itu termaktub didalam satu rantjangan pembukaan hukum dasar, rantjangan preambule hukum dasar, jang dipersembahkan sekarang oleh Panitya Ketjil kepada sidang sekarang ini, sebagai usul.” (Ir. Soekarno dalam Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Projeksi karya Prawoto Mangkusasmito).

Ucapan Ir. Soekarno di atas pada rapat ke-1 sidang ke-2 10 Juli 1945 secara jelas ditujukan kepada dokumen yang kita kenal saat ini sebagai Piagam Jakarta, atau Djakarta Charter seperti yang disebutkan Prof. M. Yamin. Dokumen bernilai historis itulah yang menjadi dasar hukum negara kita saat ini, menjadi “saksi bisu” perjuangan para pendahulu dalam meletakkan pondasi bangunan negara. Prawoto Mangkusasmito, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, dengan apik mengabadikan momentum tersebut di dalam bukunya Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Projeksi.

Di Balik Piagam Djakarta
Piagam Djakarta tidak saja menyimpan sejarah tersendiri yang tercatat dalam catatan historis para pendahulu kita, seperti catatan Prawoto Mangkusasmito dan Prof. M. Yamin. Jauh sebelum itu, piagam yang “lahir” pada tanggal 22 Juni tersebut – bertepatan pula dengan ulang tahun kota Jakarta – menyimpan makna penting untuk kesadaran keislaman di Indonesia.

Di samping tanggal 22 Juni memiliki sejarah tentang hal-hal yang terjadi seputar dihalaunya armada Portugis oleh kekuatan Islam dibawah pimpinan Fatahillah awal abad ke-16, menurut Prawoto, dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam itu pula yang membuat para “ahli pikir konstitusi” merenungkan rumusan tentang bagaimana sebaiknya hal itu dipergunakan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk rakyat Indonesia.

Membahas Piagam Djakarta tidak lengkap jika tidak menyinggung rumusan Pancasila. Pancasila mengalami proses panjang dalam perumusannya melalui serangkaian diskusi dan perdebatan yang melibatkan banyak orang. Kita tahu bagaimana ketatnya perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekular dalam merumuskan dasar negara itu, sebuah konsensus bersama yang merupakan buah kompromi kedua golongan tersebut.

Yang paling krusial adalah terkait sila pertama dasar negara “Ketuhanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja,” berubah menjadi “Ketuhanan Jang Maha Esa.” Istilah “Jang Maha Esa” adalah sisi historis tersendiri. Walaupun Ki Bagus Hadikusumo awalnya bersikeras mempertanyakan pergantian redaksi pada sila pertama Pancasila, hatinya luluh juga oleh perkataan Kasman Singodimedjo yang meyakinkan bahwa “Ketuhanan Jang Maha Esa” maksudnya ialah Allah.

Rahmat Allah
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” mewarnai pernyataan dokumen tersebut, ungkapan yang bukan formalitas belaka. Klausa tersebut menjadi sebab pendorong, menjadi kalimat penggerak untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini memberikan penegasan sejak dulu negeri ini telah menjadi negeri yang berketuhanan.

Tak bisa kita hitung secara tepat berapa banyak pengorbanan yang dilakukan, berapa jiwa dan luapan air mata yang jatuh. Jika tanpa rahmat dan pertolongan Allah, tidak mungkin terwujud negeri merdeka. Rasa syukur itu juga disebabkan adanya dorongan iman.

Perjuangan umat Islam didasarkan pada tauhid. Setiap perjuangan dalam seluruh sendi kehidupan dimulai dari kaum muslimin. Tauhid itu menjadi suatu pengakuan atas seluruh kekuasaan manusia. Seluruh hidup ini adalah kehendak Jang Maha Esa, yang menjadi rahmat-Nya bagi kita semua.

Bukan Sekadar Dokumen Historis
Atas dasar itulah, dengan kenyataan yang demikian jelas, rumusan yang telah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menjiwai setiap perundang-undangan dalam konstitusi negara kita. Rumusan yang telah disusun dengan susah payah bukan sekadar simbol, pajangan, dan dokumen historis saja.

Adanya pengakuan akan keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam dokumen tersebut, yang berlanjut pada ke-‘azam-an (tekad) dan sikap bahwa seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, adalah salah satu bentuk syukur kita. Dengan dorongan iman, dengan landasan tauhid, perjuangan umat Islam sampailah pada saat yang berbahagia. Tinggal bagaimana kita saat ini mengisi ruang-ruang kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya.


Referensi:
Lesus, Rizky. 2017. Perjuangan Yang Dilupakan: Mengulas Perjuangan Umat Islam yang Ter(di)lupakan dalam Sejarah Indonesia. Jogjakarta: Pro-U Media.
Mangkusasmito, Prawoto. 1970. Pertumbuhan Historis Dasar Negara dan Sebuah Projeksi. Jakarta: Hudaya.
Hamka. 1952. Urat Tunggang Pantjasila. Jakarta: Pustaka “Keluarga”


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *