Editorial Juni 2018: Menyingkap Fitnah-Fakta Radikalisme Kampus

[Editorial Juni 2018 : Menyingkap Fitnah-Fakta Radikalisme Kampus]

Dunia akademisi belakangan ini dihebohkan dengan pernyataan Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI yang mengatakan tujuh kampus terpapar radikalisme, diantaranya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ucapan Menristekdikti ini lantas menjadi sorotan media dan memunculkan reaksi dari kampus terkait yang tertuduh radikal.

ASAL MUASAL PERNYATAAN TUJUH KAMPUS TERPAPAR RADIKALISME

Kegaduhan ini bermula ketika Direktur Pencegahan BNPT Brigjen. Pol. Ir. Hamli, M.E., bersama cendekiawan muslim Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE, mengisi seminar bertemakan Pesantren di sebuah hotel di Menteng, Jakarta. Saat itu, Azyumardi bercerita tentang anaknya yang berkuliah di Universitas Indonesia (UI) sempat didekati kelompok-kelompok radikal. Namun karena anaknya bertanya pada Azyumardi, anaknya menolak kelompok tersebut.

Disarikan dari mediaindonesia(dot)com Minggu 03 Juni 2018, Hamli lantas merespons cerita Azyumardi dengan menyatakan radikalisme tidak hanya di UI, tetapi menyebar hampir seluruh PTN, khususnya di Jawa. Hamli lalu menyebut tujuh kampus, yakni UI, ITB, IPB, Undip, ITS, UNAIR, dan UB yang berdasarkan data intelijen BNPT ‘diduga’ terpapar radikalisme. Sayangnya, BNPT tidak mengungkap lebih lanjut penelitian mereka.

Sedangkan menurut Azyumardi, dalam acara Dua Sisi di TV One pada Rabu malam (20/06), dijelaskan terjadinya radikalisme dalam kampus dan masjid. Azyumardi menyampaikan, radikalisme di kampus terjadi ketika munculnya pemikiran ingin menegakkan Khilafah dan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ia menambahkan, Radikalisme level menengah contohnya mengakui Syiah dan Ahmadiyah itu sesat.

Sekadar informasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada tahun 2013 pernah menerbitkan buku berjudul “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia”. Dalam buku tersebut ada pernyataan para ulama besar Indonesia yang menegaskan bahwa Syiah adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, yang sesuai dengan ajaran Salafus Shaleh.

Ulama-ulama yang menyatakan Syiah sesat (menyimpang) adalah Syaikh Hasyim Al Asy’ari (Rais Akbar NU), Prof. DR. Hamka (Tokoh Muhammadiyah dan Ketum MUI periode 1975-1980), DR. Muhammad Nashir (Pendiri Dewan Dakwah (DDI) dan KH. Hasan Bashir (Ketua MUI periode 1985-1998). Jadi secara tidak langsung, Cendekiawan Muslim ini juga menuduh MUI radikal.

Persepsi BNPT mengenai tujuh kampus yang terpapar radikalisme ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menristek Dikti. Nasir meminta rektor bertanggung jawab atas kampus yang terpapar radikalisme tersebut. Bahkan Nasir berencana mengumpulkan para rektor PTN pada Senin besok (25/06).

Sebagai catatan, Nasir sendiri, sebagaimana dikutip dari detikNews Kamis 07 Juni 2018, sebenarnya mengakui bahwa tujuh kampus terpapar radikalisme tersebut belum terbukti, alias baru persepsi.

DEFINISI RADIKALISME DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Radikalisme berarti 1. paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2. paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3. sikap ekstrem dalam aliran politik.

KH. Ma’ruf Amin sebagaimana dikutip dari infografis suaramuslim(dot)com berjudul Isu Radikalisme di Kampus menyatakan, bahwasanya definisi Radikalisme menurut MUI adalah mereka yang ingin mengubah sistem yang sudah ada ‘dengan cara kekerasan’.

Di sisi lain, dalam disiplin ilmu Manajemen bisnis definisi radikal justru bernada positif, misalnya saja kata Radikal Marketing. Mahasiswa Manajemen Bisnis ITS 2015 Husein Adi mengatakan, Radikal dalam Manajemen Bisnis dikaitkan dengan perubahan kebiasaan masyarakat secara mendadak.

Dirut Pengembangan dan Pusat Koordinasi Lembaga Dakwah Jurusan (PKP LDJ) JMMI ITS ini mencontohkan, bahwasanya Gojek, Air BnB dan perusahaan lain yang mengubah gaya hidup kultural masyarakat secara drastis adalah bentuk radikal menurut disiplin ilmu Manajemen Bisnis. Barangkali inilah yang dimaksud dengan kampus yang terpapar radikalisme oleh badan intelijen BNPT.

Mengacu pada definisi radikal yag dikeluarkan MUI, ITS sangat jauh dari definisi radikalisme. Namun yang ada justru ITS berada dalam garda terdepan dalam menanamkan kecintaan kepada bangsa dan agama. Indikatornya bisa dilihat pada agenda mahasiswa baru ITS yang wajib mengikuti Training Spiritual dan Kebangsaan.

Namun bila makna radikal yang dimaksud Menristekdikti dan BNPT adalah radikal yang dipelajari dalam disiplin ilmu Manajemen Bisnis, hal ini benar adanya.

Oleh karenanya, Menristekdikti dan BNPT perlu mendefinisikan dengan tegas definisi radikalisme yang mereka maksud, disertai data dan fakta apabila ITS masuk radikalisme versi mereka.

Lebih lanjut, bila mengacu pada definisi Radikal terkait dengan penegakan khilafah sebagaimana selama ini digaungkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), ITS tidak layak disebut radikal. Hal ini diperkuat dengan dilepasnya jabatan struktural tiga dosen yang diduga terlibat HTI. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sces., Ph.D bahkan mengungkapkan ITS telah membentuk tim bina khusus untuk mengaji lebih dalam terhadap dosen dan dekan yang diduga terlibat HTI.

Disusun oleh:
Tim Kajian Strategis (Kastrat) untuk isu radikalisme, terdiri atas:
1. Ketua Umum JMMI ITS
Pengurus Harian JMMI bidang Kastrat:
2. Pimpinan Kastrat (Badan Islamic Press)
3. Badan PKP LDJ
4. Badan Syiar
5. Badan Jaringan
6. Forum SIlaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) ITS
Serta dihadiri oleh seorang peninjau dari Keluarga Mahasiswa (KM) ITS

Poster oleh : Faizur Azhad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *