Sudah hampir sebulan sejak insiden pembakaran masjid dan kios di Tolikara. Parahnya kejadian itu terjadi tepat saat berlangsungnya sholat Idul Fitri. Tragedi Tolikara memang bukan teror pertama yang dihadapi muslim Indonesia di hari raya Idul Fitri. Mengingat sekitar 15 tahun silam, teror serupa juga terjadi di Ambon dan Poso.

Sebagai umat muslim yang saling memiliki ikatan akidah pastinya rasa sakit hati, marah, dan kecewa muncul ketika mendengarkan kabar ini. Beberapa kejanggalan seperti hilangnya seringai Densus 88 dan BNPT menambah rasa kecewa kaum Muslim dan tingkat ketidakpercayaan rakyat terhadap instansi pemerintah. Apalagi diskriminasi berbetuk teror ini diterima kaum muslim di negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia.

Terlepas dari semua itu, umat Islam seakan tak mau mengalami kesedihan yang berlarut dan langsung bangkit menangani peristiwa tersebut. Beberapa bantuan datang kepada korban yang dirugikan. Masjid Baitul Muttaqin Tolikara juga dalam proses pembangunan kembali. Kemudian juga dibentuk Tim Pencari Fakta Komite Umat (TPF Komat) untuk mengetahui akar permasalahan dan kronologi kejadian.

Kabar baik atau hikmah dari tragedi Tolikara ini yaitu terungkap beberapa fakta yang sebelumnya luput dari sorotan media. Fakta tersebut diantara lain larangan kepada umat muslim untuk melaksanan shalat Idul fitri, mengenakan jilbab bagi perempuan, besarnya pengaruh Australia dan Israel di wilayah Tolikara, munculnya perda di Papua yang sangat mendiskriminasi umat muslim dan beberapa fakta lainnya. Para ulama dan tokoh agama pun sekarang memberikan perhatian lebih mengenai perkembangan dakwah di wilayah Papua yang ternyata penduduk muslimnya tiap tahun bertambah.

Sayangnya, tragedi Tolikara pun belum bisa dikatakan selesai hanya dengan pembangunan kembali masjid dan kios serta perundingan antar tokoh agama terkait. Bisa saja muncul insiden Tolikara-Tolikara yang lain apabila akar permasalahan belum tercabut. Di Kabupaten Tolikara khususnya terdapat perda yang membatasi ibadah di wilayah tersebut, sehingga yang hanya boleh berdri hanyalah gereja GIDI. Jika ini terus-menerus diberlakukan, maka bisa saja akan muncul perda-perda serupa di wilayah mayoritas non muslim seperti di Bali atau Manado. Selain itu, juga perda tersebut harus ditinjau secara administrasi karena bagaimana bisa pemerintah pusat dapat melegalkan perda yang sangat diskriminatif seperti itu?

Selain itu, selain berlatar belakang agama, dari sisi politik pun juga harus diperhatikan. Bagaimana bisa rumah-rumah di Tolikara kompak bercat menyerupai bendera Israel sedangkan Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara? Belum lagi ada beberapa pihak GIDI yang lantang menyuarakan gerakan separatisme di Papua. Namun sayangnya, semua hal itu masih luput dari pengelihatan BNPT. BNPT masih belum menganggap gerakan separatis Papua berbahaya meskipun sudah membunuh beberapa aparat keamanan dan warga sipil. Namun sebaliknya, orang yang masih terduga teroris tanpa ampun dibombardir timah panas hingga tewas.

Sampai kapan kaum muslim bernasib menyedihkan seperti ini? Bahkan di negara yang katanya moayoritas muslim terbesar di dunia? Wallahua’lam bishawab.

Penulis : Dinda Sarihati Sutejo
Editor : Muhammad Aulia